JAKARTA — Percepatan transisi energi akan mengubah cara listrik diproduksi, disalurkan, dan dikonsumsi di Indonesia. Perubahan ini menuntut PT PLN (Persero) menyesuaikan strategi bisnis, memperkuat jaringan, dan meningkatkan fleksibilitas sistem kelistrikan agar pengembangan energi terbarukan tidak berujung pada kenaikan biaya dan penurunan keandalan pasokan.

Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai perubahan tersebut perlu menjadi agenda utama Direktur Utama PLN yang baru, Suroso Isnandar, menggantikan Darmawan Prasodjo. PLN dinilai perlu bertransformasi dari perusahaan yang bertumpu pada penjualan listrik menjadi penyedia layanan sistem kelistrikan modern.

Transformasi tersebut semakin penting seiring dengan rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 gigawatt (GW), penyimpanan energi, elektrifikasi transportasi dan industri, serta meningkatnya penggunaan pembangkit listrik tersebar.

Perubahan komposisi sumber energi akan memengaruhi kebutuhan jaringan dan pola pengoperasian pembangkit. Tanpa perencanaan yang tepat, PLN berpotensi menghadapi kebutuhan investasi lebih besar, sementara efisiensi sistem dan keandalan pasokan tetap harus dijaga.

Jaringan Listrik Jadi Kunci Integrasi Energi Terbarukan

Masuknya energi terbarukan dalam skala besar membutuhkan sistem kelistrikan yang lebih fleksibel. Berbeda dengan pembangkit yang dapat dioperasikan sesuai kebutuhan, produksi listrik tenaga surya bergantung pada ketersediaan sinar matahari sehingga perlu dikelola bersama sumber energi dan teknologi pendukung lainnya.

Karena itu, pengembangan PLTS tidak cukup hanya dengan membangun kapasitas pembangkit baru. Modernisasi jaringan transmisi dan distribusi, pengembangan penyimpanan energi, serta penguatan kemampuan pengelolaan sistem menjadi faktor penting untuk menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan listrik.

IESR menilai jaringan transmisi dan distribusi perlu menjadi bisnis inti PLN dengan standar pelayanan dan efisiensi yang terukur. Dengan fokus tersebut, PLN dapat memperkuat perannya sebagai pengelola sistem kelistrikan yang mampu mengintegrasikan berbagai sumber energi secara andal.

PLN Perlu Mengubah Model Bisnis

CEO IESR Fabby Tumiwa menyatakan PLN membutuhkan perubahan model bisnis dari perusahaan yang bertumpu pada penjualan listrik menjadi penyedia layanan sistem kelistrikan modern.

Dalam model tersebut, kinerja PLN tidak semestinya hanya diukur dari jumlah listrik yang terjual. Kemampuan menjaga keandalan jaringan, meningkatkan efisiensi, mengintegrasikan energi terbarukan, dan memberikan pelayanan berkualitas kepada konsumen juga perlu menjadi tolok ukur.

IESR juga mendorong keterlibatan lebih luas dari pihak swasta, badan usaha milik daerah (BUMD), koperasi, dan masyarakat dalam investasi pembangkit melalui mekanisme pengadaan yang kompetitif dan transparan.

Dengan demikian, PLN tidak harus memiliki seluruh pembangkit untuk menjamin kecukupan pasokan. Perusahaan dapat memusatkan perhatian pada pengelolaan sistem, penguatan jaringan, dan pemenuhan standar pelayanan.

Kesehatan Keuangan Menentukan Ruang Investasi PLN

Transformasi sistem kelistrikan juga berkaitan erat dengan kemampuan pendanaan PLN. Perusahaan harus menjaga keandalan pasokan saat menghadapi kebutuhan investasi untuk jaringan, pembangkit, dan teknologi pendukung energi terbarukan.

Berdasarkan data dalam bahan yang disampaikan, pendapatan PLN pada 2025 mencapai Rp582,7 triliun dengan laba bersih sekitar Rp7 triliun. Subsidi dan kompensasi pemerintah pada periode yang sama mencapai sekitar Rp200 triliun.

IESR menilai struktur biaya pembangkitan, kewajiban kontrak pembelian listrik jangka panjang, keterbatasan fleksibilitas tarif, dan kebutuhan investasi perlu ditangani secara bersamaan.

Pemerintah juga perlu memperjelas pemisahan biaya komersial dengan kewajiban pelayanan publik, mengembangkan regulasi pendapatan dan tarif berbasis kinerja, serta memastikan pembayaran subsidi dan kompensasi secara transparan dan tepat waktu.

Langkah tersebut diperlukan agar PLN memiliki insentif meningkatkan efisiensi sekaligus mempertahankan kemampuan membiayai investasi untuk mendukung transformasi energi.

Tiga Prioritas untuk Menjaga Keandalan dan Efisiensi

IESR merekomendasikan tiga agenda bagi kepemimpinan baru PLN dan pemerintah.

Pertama, memperkuat ketahanan infrastruktur kelistrikan.

PLN perlu melakukan audit menyeluruh terhadap kondisi pembangkit dan jaringan, mengevaluasi kontrak pembelian listrik, serta memperkuat manajemen risiko terhadap cuaca ekstrem dan gangguan infrastruktur.

Kedua, menjadikan efisiensi sebagai dasar pengambilan keputusan investasi.

Setiap pengembangan pembangkit dan jaringan perlu mempertimbangkan biaya sistem secara keseluruhan, kebutuhan pasokan, dan dampaknya terhadap kualitas pelayanan. Indikator keberhasilan juga perlu mencakup keandalan listrik, efisiensi biaya, dan kepuasan pelanggan.

Ketiga, mempercepat integrasi energi bersih.

Pengembangan PLTS 100 GW perlu diikuti modernisasi jaringan, investasi penyimpanan energi, reformasi pengadaan listrik, dan pengurangan ketergantungan pada pembangkit batu bara. PLN juga perlu meningkatkan kapasitas sebagai operator sistem yang mampu mengelola energi terbarukan dalam skala besar.

Reformasi Bisnis Bukan Berarti Privatisasi

IESR menegaskan bahwa perubahan model bisnis PLN bukan berarti privatisasi atau melemahkan penguasaan negara atas sektor ketenagalistrikan. Reformasi diperlukan untuk memperkuat kemampuan negara menjamin listrik yang andal, terjangkau, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Fabby Tumiwa menekankan bahwa PLN yang kuat tidak harus memiliki seluruh pembangkit atau menjalankan semua lini bisnis kelistrikan. Perusahaan perlu memastikan pasokan listrik tetap terjaga, tarif terjangkau, keuangan sehat, dan sistem siap beralih ke energi bersih.

“PLN yang kuat bukanlah PLN yang harus memiliki semua pembangkit dan mengerjakan seluruh bisnis kelistrikan. PLN yang kuat adalah PLN yang mampu menjamin listrik tetap menyala, harganya terjangkau, keuangannya sehat, dan sistemnya siap beralih ke energi bersih. Itulah pekerjaan besar yang menanti Direktur Utama PLN yang baru,” tegas Fabby Tumiwa.